Wabup Nursiah Akan Luncurkan Program Ayam Petelur untuk Tekan Stunting dan Kemiskinan

Praya — Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah yang cukup signifikan tidak membuat pemerintah daerah berhenti melakukan upaya penanganan kemiskinan. Dalam waktu dekat, Wakil Bupati Lombok Tengah H.M. Nursiah yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), akan meluncurkan program bantuan ayam petelur bagi keluarga prasejahtera dan keluarga dengan kasus stunting. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi terpadu dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus penanganan stunting secara mandiri.

Wabup Nursiah, usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Puskesmas Puyung, menjelaskan bahwa permasalahan stunting memiliki banyak faktor penyebab, baik langsung maupun tidak langsung.

“Banyak penyebab stunting, di antaranya asupan gizi, pola asuh, dan kemiskinan. Karena itu, kami telah merancang program pencegahan stunting yang juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Jadi bisa dikatakan, program ini sekaligus menyasar pengentasan kemiskinan,” jelas Nursiah, Senin, 6/10/2025

Menurutnya, peluncuran program tersebut akan dilakukan bulan ini. Sebanyak 15 paket bantuan disiapkan dengan nilai Rp6 juta per kepala keluarga (KK). Dalam setiap paket terdapat kandang ayam, 18 ekor ayam siap bertelur, serta pakan untuk satu bulan. Dengan dukungan itu, diharapkan penerima manfaat bisa langsung memulai produksi telur.

“Peternakan ayam ini akan didampingi secara intens oleh Dinas Pertanian sampai berhasil. Lokasinya akan kita bagi menjadi tiga zona, yaitu utara, tengah, dan selatan. Teknisnya sedang kita matangkan, dan tahun depan program ini akan kita tingkatkan. Tahun ini masih sebagai pilot project,” imbuh Wabup.

Sementara itu, Novia Arista, M.Gz, ahli gizi dan Ketua Program Studi Gizi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian, prevalensi stunting di Lombok Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gizi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, sanitasi, serta pola asuh.

“Selain itu, kesalahan dalam pendataan juga bisa menjadi faktor. Karena itu, semua aspek harus diintervensi secara menyeluruh,” ujar Novia.

Ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan intervensi gizi yang menyasar kelompok rentan sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi. Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh melalui lima pilar utama:

 1. Perbaikan gizi masyarakat,

 2. Peningkatan akses pangan beragam,

 3. Peningkatan mutu dan keamanan pangan,

 4. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta

 5. Penguatan koordinasi lintas sektor.

Novia juga menambahkan, kesehatan ibu hamil memiliki keterkaitan erat dengan status gizi anak. Berdasarkan data, angka stunting di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan signifikan, mencapai sekitar 33 persen.

“Penurunan ini bukan sekadar pencapaian statistik, tetapi mencerminkan perbaikan sistem layanan kesehatan maternal dan neonatal. Program pemeriksaan kehamilan rutin, penyediaan makanan tambahan bagi ibu dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK), serta kampanye persalinan di fasilitas kesehatan sangat berkontribusi terhadap penurunan kematian ibu,” paparnya.

Lebih lanjut, Novia menyoroti pentingnya perhatian terhadap remaja putri, karena anemia yang dialami pada masa remaja dapat berdampak pada kualitas kehamilan di kemudian hari.

“Anemia pada remaja putri tidak hanya menurunkan daya tahan tubuh, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas kehamilan jika menikah dan hamil di usia muda. Karena itu, intervensi kesehatan remaja penting sebagai strategi pencegahan stunting sejak dini,” tutup Novia. red/asn