DFAT Australia dan INKLUSI Jakarta Kunjungi Lokasi Dampingan Migrant Care di Lombok Tengah

Lombok Tengah— Sebagai bagian dari Program Kemitraan Australia-Indonesia menuju Masyarakat Inklusi (INKLUSI), perwakilan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) bersama tim INKLUSI Jakarta melakukan kunjungan lapangan ke Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (29/04/2025). Desa ini merupakan salah satu lokasi pendampingan Migrant Care NTB yang aktif dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.

Program INKLUSI sendiri merupakan kerja sama delapan tahun (2021–2029) antara Pemerintah Australia dan Indonesia yang dikoordinasikan oleh BAPPENAS Jakarta, dengan tujuan memperkuat pembangunan inklusif di Indonesia. Di NTB, Migrant Care mendampingi komunitas pekerja migran di 11 desa/kelurahan yang tersebar di tujuh kecamatan di Lombok Tengah.

Dalam kunjungan ini, delegasi DFAT dan INKLUSI mendengarkan berbagai capaian dan praktik baik yang telah dilakukan Migrant Care NTB, khususnya melalui pembentukan Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Lembaga ini berfungsi sebagai pusat informasi, pendataan, pengaduan, serta pemberdayaan ekonomi bagi para pekerja migran dan keluarganya, termasuk penyuluhan terkait migrasi aman, pencegahan perdagangan orang, dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Acara yang dihadiri sekitar 140 peserta ini melibatkan berbagai unsur, termasuk tim DFAT, INKLUSI, Migrant Care Jakarta, kepala desa, pengurus DESBUMI dan PPT, OPD terkait di Lombok Tengah, serta tokoh pemuda.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Bonder yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan perlindungan pekerja migran.
"Kami berharap sinergi kerja sama seperti ini terus berlanjut demi perlindungan pekerja migran kita," ujarnya.

Sementara itu, Endang Susilowati, Koordinator Migrant Care NTB, menjelaskan bahwa banyak pekerja migran dari daerah tersebut yang masih berangkat secara tidak prosedural. Oleh karena itu, pembentukan PPT yang disahkan melalui SK Kepala Desa menjadi mandat dari Peraturan Desa sebagai upaya sistematis untuk memberikan layanan perlindungan.

Ia mencatat, sejak 2024 hingga Maret 2025, sebanyak 976 pengaduan telah diterima (748 laki-laki dan 228 perempuan). PPT juga menjalankan fungsi layanan administrasi, termasuk izin keluarga dan penyuluhan tentang migrasi aman.

Lebih lanjut, Endang juga menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dari program Migrant Care. Masing-masing desa memiliki produk unggulan dalam skema One Village One Product, seperti tenun di Desa Bonder, terasi udang di Desa Lajut, dan permen Lobe-lobe di Desa Barabali.

Kepala Desa Bonder, Selamat Riadi, juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif Migrant Care dengan mengalokasikan dana desa untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas kelompok DESBUMI.

Diskusi dalam forum kunjungan ini juga menyoroti bahwa isu pekerja migran kini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi NTB dan menjadi salah satu dari 10 program unggulan Gubernur NTB.

Lalu Irjan, pengurus PPT dari Desa Barabali, menambahkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus izin keberangkatan meningkat, meskipun tantangan keberangkatan non-prosedural masih tinggi. Di desanya, sekitar 3.000 pekerja migran tercatat, dan hanya dalam empat bulan terakhir, 90 orang telah mengurus izin resmi untuk bekerja di luar negeri.

Kunjungan ini tidak hanya memperkuat komitmen kemitraan internasional, tetapi juga menjadi momentum penting dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran di tingkat akar rumput. red/asn