IGPR Summit 2026, NTB Dorong Transformasi Humas di Era AI

MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi membuka Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Senin (27/7/2026). Forum nasional tersebut menjadi ruang kolaborasi insan humas pemerintah dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

Mengusung tema “Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust”, IGPR Summit 2026 menyoroti tantangan komunikasi publik pemerintah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Mewakili Gubernur NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa tugas humas pemerintah saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, tantangan yang lebih besar adalah bagaimana komunikasi pemerintah mampu membangun sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Ia menekankan, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan harus tetap ditempatkan sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik.

“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, empati, integritas, dan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia,” tegas sosok yang akrab disapa Doktor AKA tersebut.

Karena itu, insan humas pemerintah dituntut tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjaga akurasi informasi, transparansi, etika, serta membangun komunikasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

IGPR Summit 2026 berlangsung selama tiga hari dan dirangkaikan dengan penyusunan karya ilmiah nasional. Kegiatan tersebut diarahkan untuk merumuskan Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Rumusan tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan strategis dalam pengembangan tata kelola kehumasan pemerintah di masa mendatang, khususnya dalam menghadapi perubahan pola komunikasi publik di era digital dan kecerdasan buatan.

Melalui forum ini, sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat sehingga komunikasi pemerintah tidak hanya cepat dan efektif, tetapi juga mampu menghadirkan informasi yang kredibel dan memperkuat kepercayaan masyarakat.