Membangun dari Pinggiran, Ujian Nyata Pemerataan di Lombok Tengah

Opini-  Wacana pembangunan bendungan di kawasan utara Lombok Tengah yang diperjuangkan oleh Bung Ali Usman, Anggota DPRD Provinsi NTB, layak diapresiasi sebagai langkah awal menuju pemerataan. Namun, di tengah ketimpangan pembangunan yang kian menganga, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah Pemda Lombok Tengah benar-benar siap membuktikan keberpihakannya kepada wilayah yang selama ini terpinggirkan?

Pemerataan pembangunan di Lombok Tengah telah lama menjadi isu yang mengendap tanpa penyelesaian konkret. Kawasan tengah dan selatan, terutama yang berbasis pada pariwisata dan akses kawasan ekonomi khusus, mendapat perhatian luar biasa dari pemerintah. Sementara itu, kawasan utara, yang sebagian besar dihuni oleh petani dan masyarakat adat, masih berjibaku dengan persoalan klasik seperti akses air, infrastruktur dasar, dan minimnya intervensi kebijakan pembangunan yang berpihak.

Dalam konteks ini, pembangunan bendungan bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol keadilan. Ia membuka peluang bagi pertanian yang lebih produktif, menjamin ketersediaan air bersih, dan bahkan bisa dikembangkan sebagai pusat ekowisata berbasis masyarakat. Namun, semua itu tidak akan terwujud jika Pemda Lombok Tengah hanya menjadikan isu ini sebagai komoditas politik tanpa strategi implementatif yang jelas.

Sering kali dalam pengalaman kebijakan daerah, wacana hanya berhenti pada publikasi media, tanpa diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai perjuangan politik Bung Ali Usman tereduksi menjadi pencitraan semata karena kurangnya dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah kabupaten. Komitmen politik harus dibarengi dengan langkah eksekutif yang nyata, baik berupa penganggaran prioritas, studi kelayakan yang transparan, hingga pelibatan masyarakat lokal sejak tahap awal.

Lebih jauh, pembangunan bendungan ini bisa menjadi momentum koreksi arah. Pemda harus mulai menyusun peta pembangunan yang adil dan menyeluruh, bukan hanya terpaku pada wilayah dengan nilai ekonomi jangka pendek. Keadilan spasial mesti menjadi landasan, bukan sekadar slogan.

Kini, bola ada di tangan Pemerintah Daerah Lombok Tengah. Apakah mereka benar-benar ingin menjadikan kawasan utara sebagai bagian dari narasi besar pembangunan daerah, atau tetap melanggengkan ketimpangan yang selama ini terjadi? Masyarakat menanti bukan hanya perencanaan, tapi juga tindakan nyata. Karena sejatinya, keadilan dalam pembangunan adalah tentang siapa yang mendapatkan perhatian, bukan hanya siapa yang mendapat sorotan.

Perlu disadari pula bahwa kawasan utara Lombok Tengah merupakan salah satu sumber mata air penting bagi daerah ini. Ironisnya, selama ini potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Air kerap mengalir sia-sia ke sungai dan akhirnya hilang begitu saja ke laut tanpa memberi manfaat maksimal bagi warga sekitar. Pembangunan bendungan menjadi solusi strategis untuk menampung dan mengelola potensi ini, sehingga kebutuhan air bersih, baik untuk rumah tangga, pertanian, maupun keperluan lainnya, dapat tercukupi secara berkelanjutan. red/asn