RSUP NTB Dihadapkan pada Berbagai Persoalan Internal, Nakes Dorong Evaluasi Kepemimpinan

MATARAM — Kondisi internal RSUP NTB tengah menjadi sorotan. Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam forum internal mengungkap berbagai persoalan serius yang dinilai telah berlangsung lama dan berdampak pada pelayanan rumah sakit.

Dalam keterangan yang dihimpun, para nakes enggan di korankan namanya menyebut kondisi di dalam rumah sakit saat ini sudah “tidak tertahankan” dan membutuhkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.

Permasalahan yang dihadapi disebut bersifat kompleks dan sistemik, mencakup kebijakan jasa pelayanan (jaspel), kesejahteraan tenaga kesehatan, hingga lemahnya komunikasi antara pegawai dan manajemen.

Nakes Inisial AP mengungkapkan, salah satu isu utama yang mencuat adalah kebijakan pemotongan jasa pelayanan yang mulai dirasakan sejak 2025 dan masih berlanjut hingga 2026. Kebijakan tersebut berdampak pada seluruh tenaga kesehatan, terutama pegawai non-PNS dan perawat.

Penurunan jaspel disebut berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi pegawai serta menurunkan motivasi kerja. Bahkan, sejumlah nakes mengaku harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, kesejahteraan tenaga kesehatan secara umum dinilai mengalami penurunan. Aspirasi pegawai disebut belum tersampaikan secara efektif karena terbatasnya ruang komunikasi formal dengan pihak manajemen.

"Dalam situasi tersebut, sebagian besar tenaga kesehatan disebut tidak berani menyampaikan protes secara terbuka. Faktor kekhawatiran terhadap posisi, tekanan struktural, serta tidak adanya figur yang memimpin gerakan kolektif menjadi penyebab utama,"bebernya.

Organisasi profesi juga dinilai belum berperan optimal dalam memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Peran organisasi disebut lebih banyak berfokus pada aspek administratif seperti pengurusan STR dan SIPP.

Adapun nakes lainnya yang dimintai keterangan, Inisial BT menyampaikan seirama, dimana persoalan pengelolaan keuangan dan operasional rumah sakit turut menjadi perhatian. Para nakes mengidentifikasi adanya indikasi inefisiensi anggaran, perencanaan belanja yang kurang tepat, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan sumber daya.

"Sistem pemeliharaan alat juga dinilai tidak optimal. Sejumlah alat kesehatan yang seharusnya dapat digunakan dalam jangka panjang disebut mengalami kerusakan dalam waktu singkat, sehingga meningkatkan beban anggaran rumah sakit,"ungkapnya.

Selain itu, manajemen sebelumnya disebut meninggalkan beban utang kepada vendor obat dan alat kesehatan yang ditaksir mencapai Rp50 miliar hingga Rp80 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya distribusi obat, bahkan menyebabkan keterbatasan stok di rumah sakit.

Akibatnya, pasien rujukan kerap diminta membeli kebutuhan medis dasar seperti kasa, benang operasi, hingga obat-obatan di luar rumah sakit. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya pasien dari kalangan kurang mampu.

Dari sisi sumber daya manusia, sistem rekrutmen dan pengembangan SDM juga dinilai perlu evaluasi. Tenaga kesehatan saat ini menghadapi beban kerja administratif yang tinggi, mulai dari pencatatan manual hingga input data ke sistem elektronik, yang berdampak pada fokus pelayanan medis.

"Para nakes menilai bahwa permasalahan yang terjadi bukan semata-mata karena faktor kompetensi, melainkan lebih disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan, yang berpengaruh terhadap motivasi, loyalitas, serta rasa memiliki terhadap institusi,"katanya.

Budaya kerja pun disebut mengalami penurunan, ditandai dengan berkurangnya tanggung jawab dan keterikatan emosional terhadap rumah sakit.

Melihat kondisi tersebut, para tenaga kesehatan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen keuangan dan operasional rumah sakit, termasuk penataan ulang kepemimpinan.

“Kami tidak ingin rumah sakit ini hancur. Dibutuhkan pemimpin yang berani melakukan pembenahan secara menyeluruh dan memiliki kepedulian terhadap tenaga kesehatan serta pasien,”harapnya.

Tentu kemudian langkah kongkrit pimpinan daerah dapat turun langsung melihat kondisi di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan situasi aktual yang terjadi.

Humas RSUP yang dikonfirmasi Sorotanntb.id via telpon mengungkapkan, tentu hal-hal demikian menjadi atensi bersama dan akan terus dilakukan pembenahan mengingat masa transisi kepemimpinan di Instansinya tersebut.

"Kami akan mengeluarkan pernyataan resmi nantinya melalui pernyataan pihak direksi, tentu hal senada juga dipertanyakan pihak Kominfotik Provinsi NTB. Maka, supaya satu pintu maka nanti kami akan sampaikan secara resminya,"singkatnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUP NTB belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai persoalan tersebut. (Kho)