Wabup Lombok Tengah Pimpin Rakor Sekolah Rakyat, Dokumen Siap Dikirim ke Kemensos Pekan Depan

Lombok Tengah - Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, memimpin rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati. Agenda ini bertujuan untuk memfinalisasi sejumlah persyaratan yang akan diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi program ini di daerah.

Rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, serta sejumlah pimpinan OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BKAD, Bapperida, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta Camat Pringgarata dan Batukliang.

Dalam rapat tersebut, Wabup HM Nursiah menekankan bahwa aspek legalitas lahan dan perizinan tidak menjadi hambatan dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 9,9 hektare di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, yang status kepemilikannya telah jelas dan bersertifikat.

“Kita sekarang fokus memantapkan seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk kesiapan lahan dan dokumen pendukung lainnya untuk segera disampaikan ke Kementerian Sosial,” ujar Wabup.

Ia juga menyampaikan bahwa pengiriman dokumen ke kementerian direncanakan dilakukan dalam waktu dekat.

"InsyaAllah minggu depan kita akan berangkat ke pusat untuk menyampaikan dokumen-dokumen tersebut," imbuhnya.

Dari segi kesiapan infrastruktur, lokasi yang disiapkan telah memiliki akses air bersih dan jaringan listrik. Meski demikian, Wabup menggarisbawahi bahwa kondisi jalan menuju lokasi pembangunan masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan.

Selain aspek teknis, dukungan dari masyarakat sekitar juga dinilai positif. Pemerintah daerah memastikan bahwa warga setempat tidak mengalami hambatan atau keberatan terhadap rencana pembangunan tersebut.

“Sampai saat ini belum ada kendala dari masyarakat. Mereka justru mendukung dan menunggu realisasi pembangunan ini,” katanya.

Wabup berharap Sekolah Rakyat di Lombok Tengah dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan putus sekolah, khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ia menegaskan bahwa program ini tidak membebani anggaran daerah karena seluruh biaya bersumber dari APBN.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai institusi pendidikan berasrama yang memberikan layanan pendidikan gratis mulai dari tingkat SD hingga SMA, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang termasuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain pendidikan formal, siswa juga akan mendapatkan fasilitas asrama, konsumsi harian, dan kebutuhan dasar lainnya secara cuma-cuma. Penerimaan siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi sekolah. Red/asn