118 Pejabat Fungsional Pemprov NTB Dilantik, Sekda Abul Tekankan Profesionalisme

MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik 118 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov NTB. Pelantikan dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat (31/7/2026).

Dalam arahannya, Sekda Abul menegaskan bahwa pelantikan pejabat fungsional bukan sekadar proses administratif untuk mengisi jabatan. Lebih dari itu, pelantikan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keahlian, kompetensi, dan profesionalisme para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari 118 pejabat yang dilantik, sebanyak 99 orang merupakan pengangkatan pertama pada berbagai jabatan fungsional.

Abul mengatakan, keberadaan pejabat fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja organisasi pemerintahan. Jika pejabat struktural berperan sebagai pengarah organisasi, pejabat fungsional menjadi penggerak melalui keahlian dan kompetensi yang dimiliki.

“Jabatan struktural adalah nahkoda organisasi, sedangkan jabatan fungsional menjadi penggerak melalui keahlian dan kompetensinya. Jadilah orang yang dicari karena mampu memberikan solusi, bukan sekadar karena memiliki kewenangan,” pesan Abul.

Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta tidak berhenti pada pencapaian formal berupa pengangkatan dalam jabatan. Mereka harus terus meningkatkan kapasitas, memperluas pengetahuan, dan menghadirkan inovasi sesuai bidang keahlian masing-masing.

Sekda juga menekankan pentingnya menjaga etika dan integritas dalam menjalankan tugas. Kompetensi yang tinggi, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan sikap profesional serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para pejabat fungsional untuk memperkuat kontribusinya terhadap organisasi pemerintahan. Keahlian yang dimiliki harus mampu diterjemahkan menjadi solusi nyata terhadap berbagai kebutuhan dan persoalan pelayanan publik.

Pemprov NTB mendorong seluruh pejabat fungsional untuk terus berkembang mengikuti perubahan dan tuntutan pemerintahan modern, sehingga keberadaan mereka benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi serta masyarakat NTB.