Gubernur NTB Soroti Tata Ruang yang Belum Sinkron, Menteri ATR/BPN Tekankan Sertifikasi Tanah

Mataram — Persoalan tata ruang kembali menjadi sorotan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Ketidaksinkronan antara dokumen tata ruang dan laju pembangunan dinilai masih menjadi hambatan utama di daerah.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa dinamika pembangunan yang bergerak cepat sering kali tidak sejalan dengan kesiapan perencanaan tata ruang.

“Kondisi ini menyebabkan benturan di lapangan, terutama antara kebutuhan investasi dan ketersediaan ruang yang sesuai,” katanya, Jumat (10/4).

Ia menegaskan, pembenahan tata ruang harus segera dilakukan agar seluruh kebijakan pembangunan, termasuk investasi dan program nasional, dapat berjalan lebih efektif.

Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB mendorong percepatan revisi RTRW dan meminta DPMPTSP untuk memetakan kebutuhan pelaku usaha agar dapat diakomodasi dalam perencanaan.

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan. Ia menyebut, sertifikasi tanah menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan menarik minat investor.

Saat ini, lanjutnya, sekitar 40 persen bidang tanah di NTB masih belum terdaftar.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tanah yang belum terdaftar rawan konflik dan menghambat pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang masih menggunakan sertifikat lama agar segera melakukan pembaruan data melalui pengukuran ulang.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah diingatkan untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian melalui perlindungan LP2B, guna mendukung target swasembada pangan nasional.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri kepala daerah se-NTB, pimpinan DPRD, serta jajaran instansi terkait.