Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Loteng Siapkan 300 Lebih Program

Lombok Tengah- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar Rabu, 8 April 2026. Dari forum tersebut, lebih dari 300 usulan program lintas sektor berhasil dihimpun sebagai pijakan awal penyusunan kebijakan pembangunan.

Ratusan program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara lebih inklusif. Sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, Pemkab Lombok Tengah juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya ini turut didukung dengan percepatan digitalisasi layanan publik agar akses masyarakat terhadap pelayanan semakin mudah dan efisien.

Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, pemerintah daerah akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta dashboard kinerja. Langkah ini dinilai penting guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menegaskan bahwa seluruh program yang dirancang harus berorientasi pada prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, fokus dan konsistensi menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

“Program yang dijalankan harus terarah dan sesuai skala prioritas agar target bisa tercapai secara optimal,” ujarnya saat membuka kegiatan Musrenbang.

Dikutip dari Suara NTB bahwa pada tahun 2027 mendatang, Pemkab Lombok Tengah menargetkan sejumlah indikator makro mengalami perbaikan signifikan. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 9,87 persen atau berada pada level satu digit. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 6,34 persen.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat ditekan hingga 2,28 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,96 poin.

Bupati juga menekankan bahwa capaian tersebut tidak dapat diraih hanya oleh pemerintah daerah semata. Ia menilai sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh stakeholder menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan.

“Selama ini tren indikator pembangunan menunjukkan perbaikan, dan itu merupakan hasil kerja bersama. Karena itu, kolaborasi harus terus diperkuat,” tegasnya.