Wabup Lombok Tengah Hadiri Paripurna DPRD, Tegaskan Komitmen Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Lombok Tengah, 13 Juni 2025 — Wakil Bupati Lombok Tengah, H. M. Nursiah, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah yang digelar pada Jumat (13/6) di Gedung DPRD setempat. Kehadirannya menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam membangun sinergi bersama lembaga legislatif demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rapat Paripurna kali ini mengusung sejumlah agenda penting, antara lain:

1. Penyampaian jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
2. Penyampaian jawaban DPRD terhadap pendapat Kepala Daerah atas Ranperda inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
3. Pembukaan dua Panitia Khusus (Pansus) yakni Pansus I yang akan membahas Ranperda tentang RPJMD 2025–2029, dan Pansus II untuk membahas Ranperda inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati HM. Nursiah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengapresiasi semangat DPRD dalam mendorong pembahasan Ranperda yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, termasuk penguatan peran pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter.

Menariknya, kehadiran Wakil Bupati dalam forum strategis ini juga menunjukkan dedikasi pribadi yang tinggi. HM. Nursiah diketahui mempercepat kepulangannya sejak dini hari dari Jakarta usai menjalankan agenda bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia, demi memastikan kehadirannya dalam rapat paripurna tersebut.

Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momentum penguatan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong arah pembangunan Lombok Tengah yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap aspirasi umat serta kebutuhan daerah. red/asn