Gubernur NTB Dorong Penempatan TKI Malaysia Tanpa Biaya, Tekan Jeratan “Bank Subuh”

Daerah- Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya penerapan skema penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia tanpa biaya atau zero cost. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan Pengurus DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB periode 2024–2029 yang digelar di Kantor APJATI, Selasa (10/6).

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan harapan agar masyarakat NTB dapat menjangkau peluang kerja yang membutuhkan keahlian tinggi di negara-negara seperti Korea dan Jepang. Namun ia mengakui bahwa sebagian besar calon TKI saat ini masih berada pada kategori semi skill dan basic skill, mengingat keterbatasan sosial, ekonomi, dan pengalaman.

Gubernur menegaskan bahwa kebijakan zero cost bagi TKI merupakan amanat undang-undang dan harus mulai diterapkan, khususnya untuk penempatan TKI ke Malaysia. Menurutnya, Malaysia akan menjadi proyek percontohan kebijakan tersebut dari NTB.

“Semua TKI yang ke Malaysia harus berangkat dengan Zero Cost,” tegasnya.

Ia lalu menyoroti dua masalah utama dalam implementasi sistem ini. Pertama, masih adanya perusahaan yang tidak mengembalikan biaya penempatan kepada TKI, meskipun sistem zero cost sudah berlaku di Malaysia.

“Kedepannya kalau ada yang masih praktek-praktek seperti itu, kita pidanakan. Nanti kita koordinasikan dengan APJATI dan pihak Polda—khusus untuk Malaysia—kalau masih seperti itu kita pidanakan,” ujarnya.

Masalah kedua yang disoroti Gubernur adalah praktik pinjaman ilegal yang dikenal masyarakat sebagai “Bank Subuh”, yakni jasa peminjaman uang dengan bunga harian yang sangat tinggi. Fenomena ini muncul karena calon TKI seringkali kekurangan biaya saat awal proses pemberangkatan.

“Jadi persoalan yang dihadapi masyarakat kita yang ingin jadi TKI betul-betul sangat mendasar. Satu harus zero cost. Ketika ini ditetapkan, masih ada jebakan Batman yang lain namanya Bank Subuh, karena ada bunga yang berlipat-lipat,” jelasnya.

Sebagai solusi, Gubernur mendorong perbankan lokal seperti Bank NTB Syariah dan BPR NTB untuk menyediakan pinjaman yang dijamin oleh PJTKI, sehingga TKI tidak perlu bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi. Ia juga menganjurkan agar pengiriman uang atau remitansi dilakukan melalui rekening Bank NTB.

“Syukur-syukur bisa dieksten remitansi juga bisa dibayarkan melalui rekening Bank NTB, sehingga tidak perlu membawa uang cash pada saat pulang yang sangat rawan terjadi kehilangan di jalan,” pungkasnya. red/asn