Wagub NTB Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kepastian Hukum untuk Dukung Iklim Investasi

MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mengajak seluruh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk terus memperkuat kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berdaya saing di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Hukum Notaris dan PPAT yang diselenggarakan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat di Mataram, Senin (6/7/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan harus ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan unsur penting yang harus berjalan beriringan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas investasi.

"Tata kelola yang baik harus dibangun di atas fondasi kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Semua itu bermula dari administrasi yang tertib dan laporan yang akurat," ujar Umi Dinda.

Ia menjelaskan, notaris dan PPAT memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi hukum sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap berbagai transaksi yang dilakukan masyarakat maupun dunia usaha. Profesionalisme dan integritas yang dijunjung tinggi oleh notaris dan PPAT, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap daerah.

Lebih lanjut, Umi Dinda menilai penguatan ekosistem hukum menjadi semakin penting seiring semakin besarnya peluang investasi yang dimiliki Nusa Tenggara Barat. Berbagai agenda nasional dan internasional yang akan digelar di NTB, termasuk MotoGP Mandalika dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028, diproyeksikan akan mendorong peningkatan aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB terus berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan organisasi profesi, termasuk INI dan IPPAT, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap kepercayaan investor terhadap daerah semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif serta berdaya saing di Bumi Gora.