DPRD Loteng Soroti Maraknya Vila Ilegal di Kawasan Wisata 

Lombok Tengah – Pariwisata tumbuh, vila tanpa izin di Lombok Tengah kian marak memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fenomena menjamurnya pembangunan tanpa izin di sejumlah kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah kembali menjadi sorotan. Di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, praktik pembangunan vila dan akomodasi yang diduga belum mengantongi izin resmi dinilai semakin tak terkendali dan berpotensi merugikan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Murdani, mengkritik lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama maraknya pembangunan tanpa izin, khususnya di kawasan pariwisata.

Ia menilai ketidaktegasan aparat dalam menertibkan pelaku usaha mencerminkan lemahnya komitmen dalam menjaga tata kelola pembangunan yang tertib dan sesuai regulasi. 

Padahal, aturan terkait perizinan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kewajiban pajak telah diatur secara jelas dalam peraturan daerah maupun regulasi nasional.

“Ini jelas kebocoran PAD. Jika ratusan vila beroperasi tanpa izin, pajak hotel dan retribusi daerah tidak bisa ditarik secara maksimal. Pemda seharusnya bertindak tegas,” ujar Murdani.

Menurutnya, keberadaan vila ilegal tidak hanya menjadi persoalan administrasi, tetapi juga berpotensi menyebabkan hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah besar. Pajak hotel dan retribusi dari sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah. Jika usaha-usaha tersebut tidak terdaftar secara resmi, maka kontribusinya terhadap kas daerah tidak dapat dipastikan.

Selain berdampak pada pendapatan daerah, pembangunan tanpa izin juga berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang dan lingkungan. Sejumlah vila diketahui dibangun di kawasan pesisir dan perbukitan tanpa kajian lingkungan yang memadai.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan dapat merusak ekosistem serta mengganggu keseimbangan pembangunan jangka panjang di kawasan wisata Lombok Tengah.

Komisi II DPRD Lombok Tengah pun mendesak pemerintah daerah segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh vila dan akomodasi pariwisata, khususnya yang berada di kawasan wisata. Pendataan ini dinilai penting untuk memetakan jumlah usaha yang telah memiliki izin maupun yang belum memenuhi kewajiban administrasi.

Selain itu, DPRD juga meminta adanya tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan perizinan. Sanksi administratif hingga penutupan sementara dinilai perlu diterapkan guna memberikan efek jera.

“Kalau hanya imbauan tanpa pengawasan dan tindakan nyata, pelanggaran akan terus terjadi. Harus ada langkah konkret agar ada kepastian hukum,” tegasnya.

Murdani juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), seperti dinas perizinan, dinas pariwisata, badan pendapatan daerah, hingga Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. Tanpa sinergi yang kuat, upaya penertiban dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif.

Di sisi lain, DPRD juga mendorong agar proses perizinan dibuat lebih mudah dan transparan sehingga pelaku usaha tidak memiliki alasan untuk mengabaikan kewajiban administratif. 

Kemudahan pelayanan perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar pertumbuhan investasi tetap berada dalam koridor hukum.

Sektor pariwisata selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Lombok Tengah. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan serta tumbuhnya investasi di sektor akomodasi, potensi peningkatan PAD sebenarnya sangat besar.

Namun tanpa pengelolaan yang tertib serta pengawasan yang konsisten, potensi tersebut berisiko berubah menjadi persoalan berkepanjangan.

Penertiban pembangunan tanpa izin dinilai bukan semata untuk penegakan aturan, tetapi juga demi menjaga keadilan usaha, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan pembangunan pariwisata berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Tengah. (Kho)