Wabup Nursiah Buka Bimtek Penatausahaan Kas Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Tahun 2025 di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (18/9/2025). Kegiatan ini diikuti para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara SKPD, hingga Kepala Puskesmas di seluruh wilayah Lombok Tengah.

Acara dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, yang menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurutnya, pengelolaan keuangan tidak hanya berhenti pada pencatatan administrasi, tetapi juga menyangkut monitoring, evaluasi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Bagaimana mengelola keuangan daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga memastikan monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik. Semua perangkat daerah harus memahami hal ini,” tegas Nursiah dalam sambutannya.

Senada dengan itu, Sekda Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, ST., MT., menekankan pentingnya Bimtek ini sebagai upaya memperkuat pemahaman teknis, terutama dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mendukung kelancaran proses pengadaan barang dan jasa.

“Bimtek ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga momentum untuk menyamakan persepsi agar tidak ada lagi kesalahan dalam penatausahaan kas maupun pengelolaan anggaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Taufikurrahman Pua Note, menyoroti pentingnya realisasi anggaran yang tepat sasaran. Menurutnya, setiap rupiah anggaran publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Kita ingin memastikan bahwa realisasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak ada yang melenceng dari aturan maupun peruntukannya,” ujarnya.

Selain penyampaian materi, kegiatan Bimtek ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif. Peserta diberi kesempatan untuk membahas berbagai kendala teknis yang sering muncul di lapangan, mulai dari keterlambatan pencairan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban, hingga tantangan digitalisasi sistem keuangan daerah.

Pemkab Lombok Tengah berharap melalui Bimtek ini, para bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan di setiap perangkat daerah mampu bekerja lebih profesional dan berintegritas. Hal ini juga sejalan dengan visi Pemkab untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Ke depan, BPKAD juga merencanakan program lanjutan berupa pendampingan teknis secara berkala di setiap OPD. Dengan begitu, prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan bisa semakin terwujud di Lombok Tengah. red/asn